Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air untuk kebutuhan pokok sehari hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Untuk menjamin kepentingan rakyat, Undang-undang menentukan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Penguasaan negara atas sumber daya air\u00a0 ersebut diselenggarakan oleh pemerintah dan\/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.<\/p>\n
Dalam memenuhi kewajiban negara dalam penyediaan air bersih, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan\/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.1 Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan SPAM tersebut dibentuk BUMN dan\/atau BUMD oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.2 Hal ini sejalan 1 Peraturan\u00a0 emerintah No.122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.<\/p>\n
Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha air minum berlaku ketentuan bahwa tarif ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan\u00a0 emampuan daya beli masyarakat\/pelanggan.3 Dalam memberikan perhatian kepada kemampuan daya beli masyarakat, perlu disusun struktur tarif yang tepat dengan memperhitungkan :
\na. keterjangkauan tarif bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok air minum Sehari-hari. b. Biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh badan usaha air minum.<\/p>\n
Dalam menyusun struktur tarif tersebut, BUMN, BUMD, dan UPT wajib menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan dan mengupayakan penghematan penggunaan Air minum.4 Dalam memberikan layanan air bersih kepada masyarakat, negara memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah kabupaten\/kota. Wewenang dan tanggung jawab tersebut dituangkan dalam Pasal 40 PP Nomor 122 Tahun 2015 yang antara lain menyatakan bahwa wewenang pemerintah\u00a0 abupaten\/kota dalam Penyelenggaraan SPAM adalah melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya dan membentuk BUMD. Sebagian besar pemerintah kabupaten\/kota membentuk badan usaha penyediaan air bersih dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) air minum atau yang lebih populer disebut sebagai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).<\/p>\n
Selengkapnya Download File<\/p>\n
Perhitungan dan Mekanisme Penetpan Tarif Pada BUMD Air Minum<\/p>\n